TUGAS RANGKUMAN PPKN
BAB. 9
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
ANGGOTA :
1. Moch. Achvian Syafa’at
2. Moh. Hafid Anwar
3. Fikky Aulia Novianti
4. Miftahul Jannah
5. Oktaviana H.N.S
6. Reza Marchelina E.
7. Soffiya
Raflindinta
A. Pengertian
dan Komponen Budaya Politik
Peran
dari budaya politik itu sendiri sebagai suatu bikai dan keyakinan bersama
tentang sistem politik untuk memengaruhi proses-proses politik serta perspektif
masyarakat tentang dunia politik. Nilai tertinggi pada sebagian budaya politik
terletak pada kebebasan individu, tetapi terdapat pula budaya politik yang
menempatkan nilai tertinggin pada solidaritas masyarakat.
Komponen
penting dalam sistem politik menurut Prof. M. Miriam Budiarj, M.A. adalah
budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Sementara itu, Gabriel
Almond dan Sydney mengatakan bahwa terdapat lima dimensi penting budaya
politik, antara lain:
1.
Identitas nasional seseorang,
2.
Sikap terhadap diri sendiri sebagai
perserta dalam kehidupan, politik,
3.
Sikap terhadap sesama warga negara,
4.
Sikap dan harapan mengenai kinerja
pemerintah, dan
5.
Sikap dan pengetahuan tentang proses
politik pengambilan keputusan.
Budaya
politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat dualitis yang berkaitan dengan tiga hal,
yaitu:
1.
Dualisme antara kebudayaan yang berfokus
pada perspektif harmonis.
2.
Dualisme antara budaya yang mengizinkan
keleluasan dengan budaya yang mengutamakan keterbatasan.
3.
Dualisme sebagai konsekuensi dari adanya
infiltrasi nilai-nilai budaya Barat ke dalam masyarakat Indonesia.
1.
Pengertian
Budaya Politik
Secara
harfiah kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta yakni budhayah atau
bentuk jamak dari budhi yang berarti akal. Cicir dari budaya antara ain
dapat dipelajari, diwariskan dan diteruskan, hidup dalam masyarakat,
dikembangkan dan berubah, serta terintegrasi. Sementara itu, kata politik
berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara atau kota.
Keberagaman definisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
a. G. A.
Almond dan S. Verba (1990) menyatakan bahwa budaya politik merupakan orientasi
dan sikap individu terhadap sistem politik dan
bagian-bagiannya, juga sikap individu terhadap peranannya sendiri dalam system
poliyik tersebut.
b. B. N.
Marbun (2005) menulis bahwa budaya politik adalah pandangan politik yang
memengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang.
c. Larry
Diamond (2003) menyebutkan bahwa budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai,
ide-ide, sentimen, dan evaluasi masyarakat tentang sistem politik nasionalnya
dan peran masing-masing individu dalam sistem itu.
d. Prof.
Dr. H. Rusadi Kantaprawira, S.H. mendefinisikan budaya politik sebagai pola
tingkah laku individu dan orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati
oleh para anggota suatu sistem politik.
e. Austin
Ranney mengartikan budaya politik sebagai seperangkat pandangan-pandangan
tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama atau sebuah
pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.
2. Komponen
Budaya Politik
a.
Orienasi Warga Negara terhadap Sistem
Politik
Almond dan Verba (1990) mengklasifikasikan
komponen budaya politik menjadi tiga bentuk orientasi. Ketiga komponen tersebut
antara lain sebagai berikut.
1) Orientasi yang bersifat kognitif adalah
komponen yang meliputi pegetahuan/pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu
tentang sistem politik dan atributnya.
2) Orientasi yang bersifat afektif adalah kompnen
yang menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh
individu terhadap sistem politik.
3) Orientasi yang bersifat evaluative
adalah
komponen yang menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian
terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peran individu di
dalamnya.
b.
Objek Politik
Objek politik merupakan sasaran
dari orientasi warga maka terdapat tiga jenis objek politik yang berkembang,
diantaranya:
·
Objek
politik umum
Berkaitan dengan unsur politik
secara menyeluruh.
·
Objek
politik input
Objek
politik yang berperan dalam memberikan masukan terhadap proses politik yang
termasuk proses input dalam sistem politik adaah lembaga atau pranata politik.
·
Objek
politk output
Merupakan
hasil proses politik yang termasuk dalam objek politik output adalah output
dari sistem politik.
3. Tipe-Tipe Budaya Politik
1.
Tipe Budaya Politik yang Berkembang
dalam Masyarakat
Menurut Almond dan Verba,
terdapat tiga tipe budaya politik ang berkembang dalam suatu masyarakat/bangsa,
yaitu sebagai berikut.
a. Budaya
Politik Parokial (Parochial Political Culture)
Budaya
politik parochial harid ketika warga tidak tahu mengenai pemerintah dan
kebijakan-kebijakan pemerintah, serta tidak melihat diri mereka terlibat dalam
proses politik (do not know and do not act). Budaya politi parochial ini
merupakan budaya politik saat partisipasi warga masyarakat terhadap politik
masih sangat rendah. Biasanya budaya politik parochial terjadi dalam wilayah
kecil atau sempit. Ciri budaya politik parochial antara lain:
1) Rendahnya
dukungan terhadap pemerintah.
2) Adanya
kedekatan warga dengan suku-suku mereka, daerah, agama, atau kelompok etnis.
3) Memandang
keberhasilan dengan pesimitis sehingga dukungan terhadap pemerintah rendah.
b. Budaya
Politik Subjek (Subject Political Culture)
Budaya
politik subjek adalah budaya politik yang terjadi ketika warga negara telah
memiliki pengetahuan mengenai pemerintah beserta kebijakannya namun belum
memiliki orientasi untuk terlibat atau berpartisipasi secara aktif dalam proses
politik. Cirri-ciri yang terdapat dalam budaya politik subjek, antara lain:
1) Adanya
dukungan yang tinggi terhadap pemerintah.
2) Terdapat
lebih banyak kepercayaan terhadap grup-grup lain dala masyarakat, dibandingkan
pada budaya politik parochial.
3) Para
warga, tetap tidak melihat diri mereka sendiri sebagai peserta aktif yang akan
memengaruhi politik.
c. Budaya
Politik Partisipan (Participan Political Culture)
Masyarakat
telah menyadari kehadiran pemerintahan, proses input politik, output dari
pemerintah, bahkan masyarakat telah berperan aktif dalam memberikan
pandangannya terhadap proses politik melalui organsasi kepentingan atau partai
politik. Cirri-ciri politik partisipan antara lain:
1) Serupa
dengan budaya politik subjek dalam hal pengakuan dan penerimaan legitimasi
pemerintah.
2) Kebanyakan
orang dalam masyarakat menerima aturan yang sama untuk mendapatkan dan
memindahkan kekuasaan (misalnya melalui pemilu).
3) Tingkat
keyakinan warga bahwa tindakan mereka berpengaruh dalam kebijakan politik
sangat tinggi.
2.Model
Kebudayaan Politik
Almond dan Verba, Mochtas Masoed dan
Colin MacAndrews menyebutkan adanya tiga model kebudayaan politik sebagai
berikut.
a.
Masyarakat Demokratis Industrial
Pada model ini terdiri dari
aktivis politik dan kritiku politik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah
masyarakat yang berbudaya politik partisipan mencapai 40-60% dari penduduk
dewasa, terdiri dari para aktivis dan peminat politik yang kritis mendiskusikan
masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Smentara itu, jumlah yang
berbudaya politik subjek kurang lebih 30% sedangkan jumlah yang berbudaya
politik parochial sekitar 10%.
b.
Masyarakat dengan Sistem Politik
Otoriter
Pada model ini, seagian
masyarakatnya berbudaya politim subjek yang pasif, tunduk terhadap peraturan,
tetapi tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Kelompok
partisipan berasal dari mahasiswa, kaum intelektual, pengusaha, dan tuan rumah.
Kaum parokial terdiri dari para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di
perkebunan-perkebunan.
c.
Masyaraat Demokratis Praindustrial
Dalam model ini, sebagian bear
warga negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka hidup di pedesaan dan
tuna aksara. Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik sangan
kecil. Jumlah kelompok partisipan sangat sedikit, biasanya terdiri atas
professional terpelajar, usahawan, dan tuan rumah.
B.Budaya
Politik Indonesia
1. Pandangan
Mengenai Budaya Politik Indonesia
a. Menurut
Nazarudin Sjamsuddin, budaya politik di Indonesia tercermin dari Bhineka
Tunggal Ika. Hal ini karena dalam sbuah budaya politik, ciri utama yang menjadi
identitas adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh
masyarakat atau bangsa secara keseluruhan.
b. Menurut
Affan Gaffar, sangat sulit untuk mengidentifikasi budaya politik Indonesia.
Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menggambarkan pola
budaya politik dominan. Budaya politik dominan ini berasal dari kelompok etnis
dominan, yakni etnis Jawa.
c. Menurut
Herbert Feith, terdapat dua budaya politik dominan di Indonesia yaitu
aristokrasi-Jawa dan wiraswasta-Islam. Aristokrasi-Jawa merupakan budaya
politik mayoritas masyarakat Jawa. Warga dengan budaya politik wiraswasta-Islam
terpencar secara wilayah dan kelas sosial, termasuk para santri di awa Timur
dan Tengah dan anggota komunitas Islam.
2. Ciri
Dominan Budaya Politik Indonesia
Budaya politik Indonesia saat ini
adalah campuran dari parokial, subjek, dan partisipan. Dari segi budaya politik
partisipan, semua ciri-cirinya sudah terjadi di Indonesia dan ciri-ciri budaya
politik parokial juga ada yang memenuhi yaitu seperti berlangsungnya pada
masyarakat tradisional dan pada budaya politik subjek ada yang memenuhi seperti
warga ada yang menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah.
Affan Gaffar berpendapat bahwa budaya politik
Indonesia memiliki tiga ciri dominan yaitu sebagai berikut.
a.
Adanya Hierarki yang Kuat/Ketat
Penguasa memandang dirinya
sendiri serta rakyatnya. Penguasa cenderung melihat dirinya sebagai guru/pamong
dari rakyat. Sebaliknya, penguasa cenderung merendahkan rakyatnya, memandang
sepantasnya rakyat patuh dan taat kepada penguasa karena penguasa pemurah dan
pelindung.
b.
Adanya Kecenderungan Patronase
(Perlindungan)
Salah satu budaya politik yang
menonjol di Indonesia adalah hubungan patronase. Sang patron memiliki
kekuasaan, kedudukan, jabatan, perlindungan, perhatan, bahka materi (harta,
uang, dan lainnya). Adapun klien memiliki tenaga, dukungan, dan kesetiaan.
c.
Adanya Kecenderungan Neo-patrimonialistik
Menurut Max Weber, dalam negara
yang petrimonialistik, penyelenggaraan pemerintah berada di bawah control
langsung pemimpin negara.
C.Sosialisasi Politik dalam Pengembangan
Budaya Politik
1. Pengertian
Sosialisasi Politik
a. Kenneth
P. Langton menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah cara masyarakat
meneruskan kebudayaan politiknya.
b. Gabriel
Almond menyatakan bahwa sosialisasi politik merajuk proses di mana sikap-sikap
politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, sarana bagi
suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan
keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
c. Richard
E. Dawson menyatakan bahwa sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu
pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang
tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru
dan mereka yang menginjak dewasa.
d. Ramlan
Surbakti menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembentukan
sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
Berdasarkan berbagai pengertian
mengenai sosialisasi politik di atas, kita dapat melihat bahwa hakikatnya,
sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyrakatkan nilai-nilai atau
budaya politik ke dalam suatu masyarakat.
2. Pembagian Sosialisasi
Politik
Ramlan Surbakti (2010) membagi
sosialisasi politik dalam dua bagian berdasarkan metode penyampaian pesan yaitu
sebagai berikut.
a. Pendidikan
Politik
Pendidikan
politik merupakan proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses
ini,para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma,
dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem.
b. Indoktrinasi
Politik
Indoktrinasi
politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi
warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap penguasa
sebagai ideal dan baik.
3. Lembaga Sarana
atau Agen Sosialisasi Politik
a. Keluarga
Pembentukan
nilai-nilai politik individu mulai terjadi di dalam keluarga. Di keluarga
ditanamkan juga kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh anak serta nilai-nilai
dan keyakinan politik dari kedua orang tua. Selain itu, anak juga belajar
bersikap terhadap kekuasaan dan membuat keputusan bersama. Apabila diajarkan
berbagai kecakapan untuk melakukan interaksi politik, kelak anak dapat
menggunakan kecakapan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik.
Sebaliknya, jika ditanamkan sikap kepatuhan yang kuat dan ketat, terdapat
kemungkinan anak akan takut mengambi inisiatif dalam kehidupan.
b.Sekolah
Sekolah
member pengetauan kepada peserta didiknya mengenai dunia politik dan peran
mereka di dalamnya. Sekolah dapat menjadi tempat para peserta didik belajar
mengenai pemerintahan. Peserta didik juga dapat dilatih berorganisasi dan
memimpin.
c.Kelompok
Pergaulan
Dalam
kelompok pergaulan, setiap anggota mempunyai kedudukan relatif sama dan saling
memiliki ikatan erat. Seseorang dapat melalukan tindakan tertentu karena
temen-teman di dalam kelompoknya melakukan tindakan tersebut.
d.Tempat
Bekerja
Seseorang
dapat mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tertentu dan menggunakan
kelompok acuan (reference) dalam kehidupan politik. Bagi para
anggotanya, organisasi juga dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang politik.
Secara tidak langsung, para anggota akan belajar tentang cara-cara hidup dalam
suatu organisasi. Pengetahuan itu akan bermanfaat dan berpengaruh ketika mereka
terjun ke dunia politik.
e.Media
Massa
Informasi
tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dunia segera menjadi pengetahuan
umumdalam hitungan jam bahkan menit. Oleh karena itu, media massa baik surat
kabar, majalah, radio, televise, dan internet memegang peranan penting. Melalui
berbagai saran tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi
tentang politik secara cepat.
D. Partisipasi Politik dalam Budaya Politik
1. Pengertian
partisipasi politik
Partisipasi politik adalah kegiatan warga
negara biasa dalam mempengaruuhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan
umum dan menentukan pimpinan pemerintahan.
Partisipasi politik dapat dilakukan dengan kegiatan pemilihan, lobbying,
kegiatan organisasi, dan mencari koneksi.
politik dapat terjadi dengan
berbagai tujuan, diantaranya memberikan warga negara kesempatan untuk
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan; menjadi alat untuk mengontrol rakyat
dan warga negara, terutaram di negara-negara otoritarian; membantu meringankan
beban pemerintah, seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas
jalannya pemberian suara (voting) yang dilakukan secara sukarela, sedikit
banyak akan meringankan anggaran pemerintah untuk membayar aparat keamanan yang
ditugaskan untuk menjaga jalannya voting; serta melegitimasi rezim dan
kebijakan rezim tersebut.
2. Tingkatan partisipasi politik
Pertama adalah
dilihat dari ruang lingkup atau proporsi suatu kategori warga negara yang
melibatkan
diri dari kegiatan partisipasi politik.
 |
|||
 |
|||
 |
|||
 |
|||
 |
|||
Soal!
Pilihan ganda
1. Peran
dari budaya politik adalah…
a.
Sebagai suatu
nilai dan keyakinan bersama tentang sistem politik
b. Sebagai
nilai tertinggi pada sebagian budaya politik
c. Bentuk
solidaritas masyarakat
d. Sebagai
nilai-nilai yang muncul dalam pola perilaku masyarakat
e. Sebagai
perubahan sistem sosial politik
2. Komponen
budaya politik menurut Gabriel almond dan Sydney, kecuali…
a. Identitas
nasional seseorang
b. Sikap
terhadap warga negara
c. Sikap
dan harapan mengenai kinerja pemerintah
d. Sikap
terhadap diri sendiri sebagai peserta dalam kehidupan politik
e.
Nilai-nlai
budaya politik
3.
Berikut yang merupakan objek politik
adalah…
a.
Objek politik nasional
b.
Objek politik
umum
c.
Objek politik sederhana
d.
Unsur Objek politik
e.
Objek politik tambahan
4.
Budaya berasal dari bahasa sansekerta
yaitu budhaya bentuk jamak dari budhi yang berarti…
a.
Akal
b.
Manusia
c.
Kota
d.
Ilmu
e.
Kehidupan
5.
Politik berasal dari bahasa yunani yaitu
polis yang berarti…
a.
Akal
b.
Manusia
c.
Kota
d.
Ilmu
e.
Kehidupan
6. Komponen
budaya politik terdiri dari…
a. Masyarakat
dan objeknya
b. Warga
negara
c.
Objek politik
d. Sistem
politik
e. Masyarakat
politik
7. Berikut
yang termasuk objek output adalah
a. Organisasi
masyarakat
b. Kelompok
kepentingan
c. Partai
politik
d.
Kebijakan
e. Pers
8. Berikut
ini yang bukan meupakan klasifikasi orientasi budaya politik almond dan verba
adalah
a. Orientasi
yang bersifat kognitif dan evaluatif
b. Orientasi
yang bersifat kognitif dan afektif
c. Orientasi
yang bersifat evaluatif dan afektif
d.
Orientasi yang
bersifat afektif dan loyal
e. Orientasi
yang bersifat evaluatif dan afektif
9. Menurut
B.N. marbun (2005) menuliskan bahwa budaya politik adalah pandangan politik
yang memengaruhi..
a.
Sikap,
orientasi, dan pilihan politik seseorang
b. Sikap,
keyakinan, politik
c. Nilai,
ide-ide, sentimen
d. Evaluasi,
individu, orientasi
e. Nilai,
keyakinan, sikap
10 .Menurut
nazarudin sjamsudin budaya politik di Indonesia tercermin dari
a.
Bhineka
Tunggal Ika
b. Bersatu
Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh
c. Pancasila
d. UUD
e. Pasal
- Pasal
11. Ciri
budaya poitik partisipan adalah
a. Ada
dukungan yang tinggi kepada pemerintah
b. Terdapat
lebih banyak kepercayaan
c. Para
warga yang akif dalam memengaruhi politik
d.
Tingkat
keyakinan warga bahwa tindaan mereka berpengaruh dalam kebjakan politik sangat
tinggi
e. Masyarakat
telah menyadari kehadiran pemerintahan
12. Model
kebudayaan politik adalah
a. Masyarakat
demokratif
b.
Masyarakat
dengan sistem politik otoriter
c. Masyarakatnya
berbudaya politik
d. Masyarakat
sosial politik
e. Masyarakat
demokrasi politik
13. Berikut
karakteristik negara patrimonialistik, kecuali
a. Terdapat
kecenderungan penguasa untuk menukar sumber daya yang dimiliki
b. Kebijakan
sering kali lebih bersifat partikularistik
c. Rule
of law lebih bersifat sekunder
d. Penguasa
politik seringkali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingaan
public
e.
Penguasa yang
memiliki kekuasaan, kedudukan, dan jabatan
14. Sosialisai politik adalah cara masyarakat
menerusakan kebudayaan poliiknya, merupakan pengertian dari
a.
Kenneth P.
Langton
b. Gabriel
Almond
c. Richard
E. Dawson
d. Ramlan
Subakti
e. Max
Weber
15. Berdasarkan
UU No.2 Tahun 2008, bertujuan untuk
a. Memahami
kesulitan / permasalahan sendiri
b.
Meningkatkan
kesadaran hak dan kewajiban masyarakat
c. Menyadari
dari kondisi lingkungan hidupnya
d. Memahami
kedudukannya sebagai warga negara
e. Menyadari
implikasi sosial
16. Berikut
adalah lembaga dan sarana sosialisasi politik, kecuali :
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Kelompok
pergaulan
d. Media
massa
e. Pasar
17. Bentuk
dan jenis partisipasi politik adalah
a.
Voting
(pemberian suara)
b. Unjuk
rasa
c. Demonstrasi
d. Kekerasan
e. Mengajukan
petisi
18. Ramlan
Surbakti membagai sosisalisasi politik dalam dua bagian berdasarkan metode
penyampaian pesan, yaitu
a. Pendidikan
kewarganegaraan dan politik
b. Pendidikan
politik dan pengenalan simbol politik
c. Pengenalan
pancasila dan pendidikan politik
d.
Pendidikan
politik dan indoktrinasi politik
e. Indoktrinasi
politik dan pendidikan pancasila
19. Seseorang
mendapatkan sosialisasi politik pertama kali dilingkungan
a. Negara
b. Keluarga
c. Internet
d.
Sekolah
e. Masyarakat
20. Salah
satu bentuk partisipasi politik konvensional, yaitu
a. Kekerasan
politik
b. Konfrontasi
c.
Kampanye
d. Demonstrasi
e. Pemogokan
B. ESAY
1. Sebutkan jenis objek politik ?
2. Almond dan Verba mengklasifikasikan komponen budaya politik, sebutkan ?
3. Sebutkan ciri budaya politik Indonesia ?
4. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi politik ?
5.
Sebutkan lembaga dan sarana sosialisasi politik ?
KUNCI JAWABAN
PILIHAN
GANDA
1.
A
2.
E
3.
B
4.
A
5.
C
6.
C
7.
D
8.
D
9.
A
10. A
11. D
12. B
13. E
14. A
15. B
16. E
17. A
18. D
19. D
20. C
ESAY
1. a.
objek politik umum
b. objek politik input
c. objek politik output
2. a. Orientasi yang bersifat kognitif
b. Orientasi yang bersifat
afektif
c. Orientasi yang bersifat
evaluatif
3. a. Adanya Hierarki yang kuat / ketat
b. Adanya kecenderungan patronase (perlindungan)
c. Adanya kecenderungan Neo – Patrimonialistik
4. Sosialisasi politik adalah suatu proses untuk
memasyarakatkan nilai – nilai atau budaya politik kedalam masyarakat
5. a. keluarga
b. sekolah
c. kelompok pergaulan
d. tempat bekerja
e. media massa
Comments
Post a Comment